Nasionalmerdeka.com
Banyuwangi – Dilansir dari Media Indonesia Times disebutkan bahwa ratusan masa Pusat Kajian kebijakan dan Strategis (PUSKAPTIS) mengelar aksi demo damai di depan kantor Dinas Pekerjaan umum Cipta Karya, Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi, mereka memprotes kebijakan pengadaan barang dan jasa dalam proses melalui sistem e-katalog lkpp. Senin (27/02/2023).
“Bahwa sistem pengadaan barang dan jasa sebenarnya sudah komplit diatur dalam PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA, bahwa tujuan pengadaan barang dan jasa adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil menengah, mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha,”terang Direktur Puskaptis Mohamad Amrullah,S.H.M.Hum
Dikatakan amrullah, Bahwa pemilihan pengadaan barang dan jasa bisa dengan Tender, Penunjukan langsung atau pengadaan langsung atau dengan ekatalog, bisa dipakai mana saja yang bisa efesien dan menghemat uang rakyat.
“Bahwa penerapan ekatalog dibanyuwangi sangat amburadul, dan sarat nepotisme, dan terkesan dikondisikan, dan hanya orang2 Bupati yang mendapatkannya sudah tentu dengan imbalan sesuatu,” katanya
Amrulloh mengungkapkab, Proyek ekatalog tahun 2022 sebesar 54 milyar kalau itu menggunakan metode tender maka akan menghemat uang rakyat sebesar 15 miliar, mengingat rata2 penawar tender turun diangka 25 persen,dan tahun ini akan ada 200 miliar proyek yang di ekatalog, berapa uang rakyat yang akan dihemat? Mengingat uang rakyat untuk mengatasi kemiskinan sudah dihambur hamburkan 200 miliar untuk Mamin
“ATK dan perjalanan Dinas? Terus rakyat mau disisakan apa?,” tanya dia.
Menurutnya, Harusnya eksekutif dan legislatif berpikir yang jernih, atau mereka tidak bisa berpikir mengingat tahun politik.
“butuh banyak uang yang dibakar?,” pungkasnya
