Banda Aceh-Usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dengan Mendagri Tito Karnavian secara virtual, Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq langsung menggelar rapat lanjutan di pendopo, Senin (27/2/2023).
Rapat ini diikuti oleh Wakil Kapolresta Banda Aceh AKP Satya Yudha Prakasa, perwakilan Dandim 0101/BS, unsur BPS, dan perwakilan Bulog, serta kepala SKPK terkait jajaran Pemko Banda Aceh.
Dalam rapat ini, Bakri Siddiq mengatakan Pemko Banda Aceh bekerja sama dengan Bulog dan sejumlah lembaga lainnya akan terus menggelar operasi pasar di Banda Aceh.
Program tersebut bertujuan sebagai upaya menjaga kestabilan harga bahan pokok agar mudah terjangkau oleh masyarakat.
Selain itu, kata Bakri, operasi pasar perlu dilakukan untuk mengendalikan laju inflasi di ibukota provinsi.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengisntruksikan jajaran pemko melakukan pemantauan pasar untuk memastikan ketersedian barang pokok, terutama beras. “Ada pasar yang stok berasnya kosong, seperti Pasar Seutui. Ini perlu perhatian dan kebijakan kita. Harus bisa kita pastikan ketersediaan agar masyarakat mudah mendapatkan barang pokok,” pinta Bakri Siddiq.
Selain itu, juga meminta dilakukan pengecekan ke daerah produsen, seperti Aceh Besar dan Aceh Tengah. Jika perlu dilakukan kebijakan subsidi transportasi untuk memasok ke Banda Aceh. “Dengan begitu harga jual di Banda Aceh tetap murah karena ongkos transportasinya kita subsidi,” kata Bakri.
Dalam rapat ini, juga disepakati soal pengawasan pembelian beras dalam kemasan karung berukuran besar karena berpotensi akan dijual kembali untuk meraih keuntungan.
Lanjut Bakri Siddiq, selain operasi pasar, Pemko Banda Aceh juga tetap menjalankan program pasar keliling yang diberi nama pasar murah “Meutalo Wareh”.
Program tersebut merupakan inovasi yang menyediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah karena disubsidi khusus untuk warga kota.
Dengan menggunakan minibus yang telah dimodifikasi untuk mengangkut kebutuhan pokok, kemudian berkeliling menyasar pelosok desa, terutama di kantong-kantong kemiskinan untuk menyalurkan empat komoditas, yakni beras, minyak goreng, gula, dan telur untuk dibeli masyarakat kurang mampu.
Bukan hanya soal bahan pokok, pada rapat ini turut dibahas harga jual elpiji di atas HET. Petugas berwenang akan terus melakukan pengawasan dan jika ditemukan akan dilakukan penindakan. Kemudian juga dibahas tentang sinkronisasi program-program OPD terkait dalam pencairan anggaran dan peningkatan daya beli masyarakat. [Feby]
