Nasionalmerdeka.com|
TAPUT – Program bantuan sosial perumahan swadaya (BSPS) diduga salah sasaran. Sejatinya program ini untuk merehab rumah tidak layak huni (RTLH). Namun ada temuan di lapangan penerima justru orang mampu.
Fakta ini merupakan hasil temuan dari ketua PKN Tapanuli Utara dan tim ketika melakukan monitoring berapa bangunan yang dikerjakan (mendapat bantuan BSPS), melanggar prinsip perencanaan awal dan ketidak profesional pendataan dari dinas terkait beber Ketua PKN(pemantau keuangan NEGARA) Tapanuli Utara Jujur Sitanggangkemarin (03/12/2022).
Jujur mengatakan, program ini perlu diawasi ketat dan dilakukan evaluasi. Sebab, dari hasil temuan ketua PKN TAPANULI UTARA & tim beberapa penerima tidak tepat sasaran.
Salah satunya didesa Robean kecamatan purbatua kabupaten Tapanuli Utara.
Menurut informasi dari salah satu anggota LPM yang bermarga Tambunan Ada beberapa kejadian menonjol yang perlu menjadi catatan. Antara lain, ada masyarakat yang sudah memiliki rumah layak namun pemilik rumah mendapatkan bantuan dan bantuan tersebut dialihkan untuk rumah yang satu lagi dan informasi kami dapatkan akan dihuni oleh anak atau menantu,untuk pendataan jelas salah untuk administrasi,kenapa tidak atas nama anak atau menantunya sebagai masyarakat desa yang sama
“Jadi selain ada rumah masih layak yang mendapat karena dilapangan masih banyak yang layak untuk dibantu, ada juga warga yang kondisi rumahnya sangat layak untuk mendapatkan,namun tidak mendapat.
Ketua danTim PKN (pemantau keuangan NEGARA)menilai, kinerja fasilitator dan surveyor tidak professional. Bahkan, mengandung unsur pemaksaan oleh otoritas tertentu. Semoga hal ini mendapat perhatian dan evaluasi serius, agar ke depan bantuan dapat disalurkan lebih tepat sasaran.
salah satu tim PKN berinisial (EH) dihampiri salah satu masyarakat setempat yang bermaga Sitompul sewaktu kami monitoring .dilapangan dan ketika salah satu tim mengkonfirmasi mengatakan bahwa coba lihat rumah kami pak,layak atau tidak jika rumah yang kami huni dapat bantuan???karena rumah kami udah berulang kali difoto dan data kami berapa kali diminta,dan swadaya kami ada kenapa rumah kami tidak dapat bantuan hingga kini??EH mengungkapkan sabar pak,pasti kita upayakan mengusulkan Ungkap tim,sabar pak Untuk Kita ketahui setiap rumah mendapat BSPS Rp 20 juta, terdiri material bahan bangunan senilai Rp 17,5 juta dan biaya tukang sebesar Rp 2,5 juta. Bantuan itu diberikan bertahap, sesuai kondisi bangunan yang tercapai.
Demi menjaga berita yang bersifat tendensius awak media mengkonfirmasi kades robean bermaga Silitonga seputar data yang kami temukan dan meminta tanggapan kades.
kades mengungkapkan bahwa saya tidak ada diberi data, hanya saja dari dinas Perkim menijau langsung ke desa dan ketika awak media meminta data yang mendapat bantuan BSPS khusus desa robean,kades bermarga Silitonga mengungkapkan sama saya gak ada data tersebut
“Saya sepakat untuk mengevaluasi kinerja kadis Perkim dan Kabid yang membidangi “Intinya di dilapangan memang harus ditingkatkan profesional surveyor maupun fasilitatornya.
Tidak boleh lagi terjadi di lapangan, rumah yang memenuhi syarat dan lebih layak dibantu.demi pengembangan pemberitaan awak media mencoba mencoba menghubungi dan menemui Koordinator BSPS bermarga Silaban mengatakan kalau tugas kami tinggal meneruskan permohonan yang dikirim dinas terkait,jika ada yang tumpang tindih kami pun kaget,tuturnya…
walaupun begitu saya coba survei dulu bersama para pendamping dan mohon Bapak2 bisa hadir jika bersedia untuk membantu kami dalam persuasif kemasyarakat.
Diakhir berita ini ketua PKN Jujur Sitanggang mengharapkan bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan.MSI yang baru- baru ini berkunjung dikecamatan Purbatua bersama para dewan rakyat diharapkan agar tanggap setiap program yang telah dicanangkan beliau agar tidak ada gejolak sosial agar masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara khususnya dikecamatan Purbatua merasa diperhatikan [Tim]
